Folkstime.id — Pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi memperkuat kolaborasi untuk mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah sebagai upaya menekan backlog perumahan nasional. Langkah ini difokuskan pada penyediaan hunian layak bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di berbagai daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/2/2026). Pertemuan itu turut dihadiri para gubernur dari sejumlah provinsi, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu prioritas pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dinilai krusial untuk mengurangi kesenjangan kebutuhan rumah yang masih cukup tinggi.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa rapat menghasilkan sejumlah arahan strategis. Salah satunya adalah penggunaan data DTSEN dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penentuan sasaran program.
“Ada arahan dari Mendagri dan Menteri PKP agar intervensi program perumahan berbasis data terpadu. Kepala daerah diminta menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi agar penanganan backlog lebih terukur dan tepat sasaran,” ujar Boedyo.
Ia menegaskan, penyelesaian backlog tidak dapat sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, daerah didorong menghadirkan inovasi pembiayaan dan skema pembangunan, termasuk optimalisasi rumah susun, rumah bersubsidi, hingga percepatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Salah satu instrumen yang terus diperkuat adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki atau membangun rumah secara swadaya dengan dukungan stimulan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi memaparkan capaian Jawa Tengah sepanjang 2025 yang berhasil menurunkan backlog perumahan hingga 274 ribu unit. Angka itu diperoleh melalui kerja sama lintas sektor, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial (CSR), Baznas, hingga partisipasi masyarakat.
“Kolaborasi menjadi kunci. Dengan sinergi yang kuat, beban backlog perumahan dapat ditekan secara signifikan,” kata Boedyo menirukan komitmen gubernur.
Untuk 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan capaian setara guna menjaga tren penurunan backlog. Selain pembangunan baru dan rehabilitasi RTLH, pemerintah daerah juga mempercepat relokasi warga terdampak bencana agar segera memperoleh hunian sementara maupun hunian tetap.
Menteri PKP Maruarar Sirait dalam rapat tersebut menyampaikan apresiasi atas komitmen daerah yang telah mengalokasikan anggaran khusus perumahan dalam APBD. Jawa Tengah, misalnya, menganggarkan perbaikan 17 ribu unit RTLH pada 2025.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan untuk rumah layak huni, seperti yang dilakukan di Jawa Tengah,” ujar Maruarar.
Pemerintah berharap penguatan koordinasi lintas sektor ini mampu mempercepat realisasi target 3 juta rumah secara nasional. Dengan basis data yang akurat, inovasi pembiayaan, dan dukungan multipihak, program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengurangi backlog serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.(tya)
