SEMARANG, Folkstime.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggenjot proses relokasi warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal.
Upaya ini dilakukan dengan mengkaji sejumlah calon lokasi relokasi secara geologi guna memastikan keamanan lahan sebelum pembangunan hunian sementara (huntara) direalisasikan.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menyampaikan bahwa saat ini tim teknis tengah melakukan asesmen terhadap empat lokasi yang diproyeksikan sebagai tempat relokasi warga.
Penilaian tersebut difokuskan pada kondisi geologi dan stabilitas tanah untuk menghindari potensi bencana lanjutan.
“Kami sedang melakukan kajian geologi di empat titik. Tiga di antaranya merupakan calon lahan relokasi baru, sementara satu lokasi lainnya adalah area pondok pesantren eksisting milik Perhutani yang direncanakan bisa dimanfaatkan untuk relokasi,” kata Agus, Senin, 9 Februari 2026.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak tanah gerak pada akhir pekan lalu. Selain itu, kajian juga dilakukan sebagai respons atas permohonan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tegal.
Agus merinci, tiga calon lahan relokasi tersebar di Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar yang berada di wilayah Kecamatan Jatinegara. Masing-masing lokasi memiliki luas berbeda, yakni sekitar 3,238 hektare, 5,081 hektare, hingga 10,042 hektare.
“Kajian ini membutuhkan waktu setidaknya tiga hari. Kami ingin memastikan bahwa lokasi benar-benar aman dan layak untuk pembangunan hunian bagi warga terdampak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Bergas C. Penanggungan, mengungkapkan bahwa penanganan pengungsi masih terus dilakukan secara intensif. Hingga saat ini, jumlah warga terdampak mencapai 596 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa yang tersebar di sembilan titik pengungsian.
“Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi tetap menjadi prioritas. Saat ini terdapat empat dapur umum yang beroperasi untuk melayani warga, dikelola oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi,” jelas Bergas.
Ia menambahkan, proses relokasi tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan akan menunggu hasil rekomendasi resmi terkait kesiapan lahan. Meski demikian, berbagai persiapan awal telah dilakukan agar pembangunan hunian dapat segera dimulai setelah lokasi dinyatakan aman.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan alat berat. Land clearing dan perataan lahan akan dilakukan secara simultan agar pembangunan huntara bisa dipercepat,” katanya.
Selain fokus pada bencana tanah gerak di Kabupaten Tegal, BPBD Jawa Tengah juga meningkatkan penanganan banjir yang melanda Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.
Di Kota Pekalongan, sebanyak 43 unit pompa air, baik pompa mobile maupun pompa rumah, telah dioperasikan untuk mengurangi genangan.Pompa-pompa tersebut berasal dari BPBD Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Jawa Tengah, serta Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan. Sementara itu, di Kabupaten Pekalongan, sembilan unit pompa disiagakan di sejumlah titik rawan banjir.
“Tambahan mobile pump dari BPBD Jawa Tengah yang berasal dari Solo, Pemalang, dan Demak saat ini juga sedang dalam perjalanan menuju wilayah terdampak,” ungkap Bergas.
Banjir di Kota Pekalongan mengakibatkan sebanyak 532 warga harus mengungsi dan ditampung di lima lokasi pengungsian. Adapun di Kabupaten Pekalongan, jumlah pengungsi tercatat mencapai 662 kepala keluarga atau sekitar 1.901 jiwa yang tersebar di 25 titik pengungsian.
Sebagai bentuk dukungan penanganan darurat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar dengan total nilai ratusan juta rupiah. Bantuan untuk Kota Pekalongan mencapai Rp169,73 juta, sedangkan untuk Kabupaten Pekalongan sebesar Rp290,89 juta.
“Bantuan tersebut mencakup paket sembako, logistik kebencanaan, obat-obatan, vitamin, serta dukungan operasional dapur umum dan nasi siap saji bagi para pengungsi,” pungkasnya. (WAN)
