FOLKSTIME.ID – Pendidikan vokasi di Indonesia didorong untuk mulai diperkenalkan sejak jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) agar peserta didik memiliki arah pengembangan kompetensi yang lebih jelas sesuai bakat dan minat, sehingga tidak baru dimulai ketika memasuki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Gagasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat membuka The 8th International Conference on Vocational Education Applied Science and Technology (ICVEAST) 2026 yang diselenggarakan Universitas Indonesia bekerja sama dengan Universitas Diponegoro di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, penguatan pendidikan vokasi sejak tingkat SMP akan membantu peserta didik mengenali potensi diri lebih awal sehingga pilihan bidang keahlian dapat ditentukan secara terarah sebelum memasuki SMK. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan kesiapan lulusan menghadapi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
“Diharapkan pendidikan vokasi tidak baru dimulai ketika anak masuk SMK, tetapi sudah dikenalkan sejak SMP agar mereka lebih memahami potensi dan arah kompetensi yang ingin dikembangkan,” kata Taj Yasin.
Ia menjelaskan, konsep tersebut sebenarnya telah mulai diterapkan di lingkungan madrasah melalui keberadaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sains di bawah Kementerian Agama yang mengintegrasikan penguatan sains dan teknologi sejak jenjang pendidikan menengah pertama.
Menurut Taj Yasin, pola serupa dapat diadaptasi di sekolah umum melalui SMP yang memiliki orientasi vokasi sehingga kesinambungan pendidikan dengan SMK dapat dibangun secara lebih kuat.
“Pendidikan sejak awal perlu diarahkan sesuai bakat dan minat siswa sehingga ketika memasuki SMK mereka sudah memiliki fondasi yang jelas terhadap bidang keahlian yang dipilih,” ujarnya.
Selain penguatan sejak SMP, pendidikan vokasi juga dinilai tidak boleh berhenti pada jenjang sekolah menengah. Lulusan SMK disebut perlu didorong untuk melanjutkan pendidikan ke diploma maupun sarjana terapan agar kompetensi yang dimiliki semakin mendalam dan sesuai dengan perkembangan industri.
“Kami juga berharap lulusan SMK dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi vokasi agar kompetensi yang dimiliki terus berkembang dan semakin relevan dengan kebutuhan industri,” ucapnya.
Ia juga mengajak pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai lembaga memperluas akses beasiswa bagi lulusan SMK, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga kesempatan meningkatkan kompetensi melalui pendidikan tinggi vokasi dapat diperoleh secara lebih luas.
“Beasiswa perlu diperluas agar lulusan SMK, khususnya dari keluarga yang kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, paradigma pendidikan vokasi juga diminta untuk diubah. Menurutnya, lulusan vokasi tidak hanya dipersiapkan menjadi tenaga kerja, tetapi juga didorong menjadi inovator yang mampu menghadirkan solusi berbasis teknologi.
“Pendidikan vokasi jangan hanya menghasilkan pencari kerja, tetapi juga harus mampu melahirkan inovator yang memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat,” ujar Taj Yasin.
Sebagai contoh, ia menyinggung pengembangan teknologi desalinasi yang dikembangkan perguruan tinggi sebagai salah satu inovasi yang dinilai mampu menjadi solusi penyediaan air bersih bagi kawasan industri di Jawa Tengah. Penerapan ilmu terapan tersebut disebut mencerminkan tujuan utama pendidikan vokasi dalam menghasilkan inovasi yang bermanfaat.
Selain kompetensi teknis, pembentukan karakter seperti disiplin, etos kerja, serta kepatuhan terhadap aturan juga dinilai harus diperkuat karena menjadi modal penting bagi lulusan untuk mampu bersaing di dunia kerja.
“Hasil konferensi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang semakin selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Rektor IV Universitas Diponegoro, Wijayanto, mengatakan sejumlah negara maju seperti Jerman dan Belanda telah menerapkan pemetaan bakat sejak usia sekolah sehingga peserta didik dapat diarahkan memilih jalur akademik maupun vokasi sesuai potensinya.
“Di negara-negara tersebut pendidikan vokasi memiliki kedudukan yang setara dengan pendidikan akademik karena keduanya sama-sama dibutuhkan dalam pembangunan. Pendekatan seperti itu dapat menjadi referensi bagi Indonesia agar pendidikan vokasi diperkuat sejak jenjang yang lebih awal dan tidak lagi dipandang sebagai pilihan kedua,” kata Wijayanto.(mus)
