FOLKSTIME.ID – Dinas Pendidikan Kota Semarang mulai mengevaluasi secara menyeluruh sejumlah Sekolah Dasar (SD) negeri yang tidak memenuhi kuota dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 setelah terdeteksi adanya pergeseran pilihan masyarakat terhadap sekolah tujuan. Langkah evaluasi tersebut dijadikan dasar untuk memperkuat daya saing sekolah negeri melalui pembenahan fasilitas, mutu pembelajaran, dan kualitas tenaga pendidik.
Kuota penerimaan SD negeri di Kota Semarang pada SPMB 2026 tercatat sekitar 14.530 siswa. Namun, sejumlah sekolah masih belum berhasil memenuhi daya tampung meski jumlah lulusan Taman Kanak-kanak (TK) tahun ini mencapai 22.567 anak. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa persoalan bukan terletak pada jumlah calon peserta didik, melainkan pada pola pilihan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
Fenomena SD negeri kekurangan murid itu kini menjadi fokus evaluasi Dinas Pendidikan Kota Semarang. Setiap sekolah akan dipetakan berdasarkan persoalan masing-masing agar program perbaikan dapat disusun secara tepat sasaran menjelang pelaksanaan SPMB tahun berikutnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, M Ahsan, menegaskan kondisi tersebut tidak dipengaruhi oleh keberadaan program Sekolah Rakyat karena sasaran kedua program berbeda. “Saya belum menemukan hubungannya di situ. Jadi Sekolah Rakyat kan positif karena ini untuk warga desil 1 dan desil 2 agar bisa mendapatkan perhatian yang lebih baik dari negara. Jadi, menurut saya tidak ada korelasi yang signifikan antara keberadaan Sekolah Rakyat dengan posisi ini,” katanya di Sekolah Rakyat Kota Semarang, Kamis (16/7).
Menurut Ahsan, evaluasi dilakukan karena telah terjadi perubahan preferensi masyarakat dalam menentukan sekolah bagi anak-anak mereka. Pergeseran pilihan itu membuat sebagian SD negeri tidak lagi menjadi tujuan utama meski sekolah negeri masih memiliki kapasitas yang tersedia.
“Ini menjadi perhatian kami bahwa ada pilihan masyarakat yang bergeser, sehingga kami perlu evaluasi yang lebih mendalam mengapa beberapa SD negeri itu tidak menjadi pilihan masyarakat,” ujarnya.
Pembenahan fasilitas dan peningkatan mutu pembelajaran dipastikan menjadi bagian penting dalam hasil evaluasi tersebut. Meski demikian, bentuk intervensi tidak akan diterapkan secara seragam karena setiap sekolah memiliki persoalan yang berbeda.
“Nanti kami akan berikan kalau perlu afirmasi-afirmasi, mungkin melengkapi sarana prasarana, intervensi di situ, peningkatan mutu pembelajaran, peningkatan mutu gurunya. Tentu setiap sekolah yang kekurangan murid itu mungkin punya problem berbeda-beda,” jelas Ahsan.
Selain peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarana dan prasarana akan diprioritaskan agar kualitas layanan pendidikan di SD negeri semakin kompetitif dan mampu menarik minat masyarakat pada pelaksanaan SPMB mendatang.
Di sisi lain, pelaksanaan SPMB 2026 juga mencatat adanya sejumlah SD negeri yang justru mengalami kelebihan pendaftar. Kondisi tersebut menunjukkan minat masyarakat terhadap sekolah negeri masih tergolong tinggi, meski hanya terjadi di wilayah atau sekolah tertentu.
“Namun ada beberapa SD negeri yang kurang diminati oleh masyarakat, maka nanti kami akan lakukan pembenahan-pembenahan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di lapangan,” kata Ahsan.
Terkait kemungkinan Sekolah Rakyat akan masuk dalam skema Sistem Penerimaan Murid Baru pada masa mendatang, Ahsan menyebut hal tersebut belum menjadi pembahasan di tingkat daerah karena regulasinya sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Itu saya belum terpikirkan ya. Karena ini regulasinya pusat,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti juga menyatakan rendahnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri dipengaruhi daya saing fasilitas yang masih tertinggal dibanding sekolah swasta. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah menyiapkan modernisasi sarana pendidikan di SD negeri agar kualitas layanan meningkat, daya tarik sekolah negeri semakin kuat, dan mampu bersaing pada pelaksanaan SPMB tahun-tahun berikutnya.(tya)
