FOLKSTIME.ID – Lompatan besar Trans Semarang menuju era modernisasi bukan sekadar mengganti mesin diesel dengan bus listrik atau membangun jalur khusus. Keberhasilan transisi ini akan utuh ketika kecanggihan infrastruktur berjalan beriringan dengan jaminan kesejahteraan para pengemudinya.
Pernyataan itu disampaikan Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, yang menilai bahwa arah transformasi Trans Semarang kini tidak lagi semata soal pengembangan layanan, tetapi juga pengujian serius terhadap keberpihakan sistem transportasi publik.
Dari sudut pandang tata kelola transportasi, Trans Semarang saat ini berada pada fase “uji beban ganda”: di satu sisi dituntut mengejar standar transportasi modern berbasis energi bersih, di sisi lain masih harus menyelesaikan persoalan mendasar seperti ketimpangan sistem kerja pengemudi dan keterbatasan infrastruktur jalur khusus.
Sebagai layanan utama mobilitas warga Kota Semarang, Trans Semarang telah berkembang sejak awal operasionalnya pada 2009 hingga kini melayani delapan koridor dan empat feeder. Namun, sistem operasionalnya masih menghadapi tantangan klasik: dominasi mixed traffic yang membuat ketepatan waktu perjalanan belum stabil.
Kondisi ini kontras dengan sistem transportasi massal di kota lain seperti TransJakarta yang telah memiliki jalur khusus permanen dan lebih terproteksi dari kemacetan. Karena itu, proyek pembangunan dedicated lane dalam program MASTRAN menjadi salah satu titik krusial perubahan bagi Semarang.
Program nasional MASTRAN (Indonesia Mass Transit Project) yang digagas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan dukungan World Bank dan Agence Française de Développement menempatkan Semarang sebagai salah satu kota prioritas bersama Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar.
Namun, Djoko menilai bahwa keberhasilan proyek ini tidak boleh hanya diukur dari pembangunan fisik seperti panjang jalur atau jumlah halte. Menurutnya, ada dimensi lain yang sering tertinggal dalam diskursus modernisasi transportasi, yaitu struktur kesejahteraan pengemudi sebagai aktor utama operasional harian.
Ia menyoroti bahwa skema pengupahan pengemudi Trans Semarang saat ini belum mencerminkan perbedaan beban kerja antarjenis armada. Padahal, risiko, tanggung jawab, dan kompleksitas operasional antara pengemudi feeder, bus sedang, dan bus besar sangat berbeda.
Dalam perspektif tersebut, ia menawarkan pendekatan diferensiasi upah berbasis keadilan kerja: setara UMK untuk pengemudi feeder, 1,5 kali UMK untuk bus sedang, dan 2 kali UMK untuk bus besar. Skema ini dipandang penting untuk menciptakan struktur insentif yang lebih rasional sekaligus meningkatkan profesionalisme pengemudi.
Di sisi lain, agenda elektrifikasi yang mulai dijalankan Pemerintah Kota Semarang dengan mengganti armada diesel menjadi bus listrik menandai babak baru transformasi energi. Namun, Djoko mengingatkan bahwa transisi ini harus tetap diiringi dengan reformasi sosial agar tidak menimbulkan ketimpangan baru di dalam sistem.
“Dengan sinergi regulasi yang kuat dan tata kelola yang memanusiakan manusia, Trans Semarang bisa menjadi barometer transportasi publik nasional yang tidak hanya hijau dan cerdas, tetapi juga berkeadilan,” ujarnya.
Dengan demikian, masa depan Trans Semarang tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat teknologi baru diadopsi, tetapi juga oleh sejauh mana sistem tersebut mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan sosial bagi para pelaku di dalamnya.
