FOLKSTIME.ID – Sebanyak 2.500 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Semarang ditargetkan selesai diperbaiki sepanjang 2026, dengan pelaksanaan program yang tidak hanya difokuskan pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga disertai penyisiran kondisi kesehatan penghuni agar warga yang belum tersentuh layanan kesehatan dapat segera memperoleh penanganan.
Program perbaikan RTLH Kota Semarang tersebut dipastikan terus diperluas melalui dukungan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta kolaborasi bersama sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dari total target tersebut, sebanyak 1.500 unit telah dialokasikan melalui program Pemerintah Kota Semarang, sedangkan sekitar 1.000 unit lainnya diharapkan berasal dari dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Target perbaikan tersebut disampaikan seusai peninjauan rumah penerima bantuan RTLH di Kelurahan Mangunharjo dan kediaman Sutomo di Jalan Cisadane Timur, Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Jumat (10/7/2026). Dalam peninjauan itu, sejumlah rumah dinilai masih berada dalam kondisi memprihatinkan, sementara beberapa penghuni diketahui mengalami persoalan kesehatan yang belum terdata dalam layanan pemerintah.
“RTLH yang mau diberikan bantuan tadi saya lihat memang ada beberapa yang sangat memprihatinkan. Tidak hanya rumahnya yang tidak layak huni, tetapi masyarakatnya juga perlu mendapatkan perhatian kesehatan. Tadi ada warga yang mengalami stroke dan belum pernah terlaporkan. Saya minta Kepala Puskesmas lebih rajin turun agar mulai hari ini dapat ditangani dengan baik. Tahun ini saya targetkan 1.500 RTLH, kemudian akan ada tambahan dari pemerintah pusat sekitar 1.000 unit, dan juga dari pemerintah provinsi,” kata Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti.
Penyisiran terhadap kondisi kesehatan warga disebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program RTLH. Pemerintah Kota Semarang menilai perbaikan kualitas tempat tinggal harus berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan kesehatan sehingga persoalan sosial yang selama ini belum teridentifikasi dapat segera ditangani.
Menurut Agustina, dukungan pembiayaan tidak akan hanya bergantung pada APBD. Apabila anggaran pemerintah belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan, berbagai perusahaan akan diajak berpartisipasi melalui program CSR agar cakupan penerima manfaat semakin luas.
“Mudah-mudahan target kita tercapai. Kalau anggarannya tidak cukup, akan kami cari dari berbagai mitra CSR yang bisa membantu program RTLH ini. Prioritas utama tahun ini adalah menyelesaikan paling tidak 2.500 RTLH agar bisa segera diperbaiki,” ujarnya.
Selain meninjau rumah warga, perhatian juga diarahkan terhadap persoalan banjir yang masih terjadi di kawasan Mangunharjo. Sejumlah saluran drainase dinilai mengalami penyempitan sehingga aliran air tidak dapat mengalir optimal menuju area persawahan dan justru meluap ke permukiman penduduk.
Evaluasi terhadap dimensi saluran dan pintu air pun diminta segera dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aliran air sekaligus mengurangi potensi genangan saat curah hujan maupun debit sungai meningkat.
“Di wilayah ini memang langganan banjir. Tadi saya minta dicek karena ada saluran yang menyempit sebelum air menuju sawah, sehingga justru masuk ke rumah warga. Saya minta salurannya diperlebar dan pintu airnya diganti dengan ukuran yang lebih besar supaya aliran air menjadi lancar,” jelas Agustina.
Ia menjelaskan, persoalan utama banjir berada pada titik pertemuan antara sungai dengan pintu air yang memiliki kapasitas terlalu kecil sehingga menjadi hambatan ketika volume air meningkat.
“Saluran menuju sawah sebenarnya sudah besar. Yang menjadi masalah adalah bagian dari sungai menuju pintu air itu ukurannya kecil karena mengikuti dimensi pintu air. Kalau pintu airnya diperbesar, maka salurannya juga bisa diperlebar dan persoalan itu mudah-mudahan dapat diselesaikan,” pungkasnya.(tya)
