Folkstime.id –Pemerintah menegaskan persoalan sampah di Indonesia telah memasuki tahap darurat dan membutuhkan penanganan yang lebih terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026.
Dalam arahannya, Zulkifli Hasan menilai pendekatan sektoral yang selama ini berjalan tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas persoalan sampah nasional. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Masalah sampah sudah berada pada kondisi yang membutuhkan respons terpadu. Tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Semua pihak harus memperkuat kolaborasi agar penanganannya komprehensif dan berkelanjutan,” ujar Zulkifli Hasan dalam sambutan pembukaan Rakornas,Rabu (25/2/2026)
Menurut dia, skema Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) memang menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mengurangi beban sampah. Namun kontribusinya terhadap total persoalan sampah nasional masih terbatas.
“PSEL memiliki peran penting, tetapi efektivitasnya diperkirakan baru mampu menyelesaikan sekitar 20 persen dari total persoalan sampah nasional. Artinya, masih ada sekitar 80 persen persoalan yang harus kita tangani dengan pendekatan lain,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sisa persoalan tersebut mayoritas berasal dari sampah berukuran kecil yang tersebar di berbagai wilayah dan belum tertangani secara optimal. Kondisi ini membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih detail, berbasis teknologi, serta ditopang riset yang kuat agar mampu memberikan solusi berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah mendorong transformasi sistem pengelolaan sampah nasional dengan pendekatan modern dan terukur. Upaya tersebut mencakup optimalisasi fasilitas pengolahan yang sudah tersedia, penguatan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, peningkatan kapasitas pengolahan di daerah, serta integrasi data agar kebijakan dapat dipantau secara sistematis.
“Transformasi pengelolaan sampah harus modern, berbasis inovasi, dan terukur. Kita tidak hanya bicara hilir, tetapi juga pengendalian dari sumber. Dengan sistem yang kuat, kita bisa mempercepat penyelesaian persoalan ini,” katanya.
Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 menjadi forum konsolidasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan langkah dalam implementasi strategi nasional. Selain itu, forum tersebut juga menekankan pentingnya dukungan sektor swasta, khususnya melalui investasi teknologi pengolahan dan penerapan prinsip ekonomi sirkular.
Pemerintah menargetkan sistem pengelolaan sampah nasional yang lebih adaptif terhadap pertumbuhan volume sampah seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA), menekan dampak lingkungan, serta menciptakan nilai tambah dari pengelolaan sampah.
Dengan penguatan sinergi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi berbasis riset, pemerintah optimistis penanganan sampah nasional dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.(tya)
