FOLKSTIME.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan sebanyak 3.258.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan selama periode 5 Juni hingga 14 Juli 2026. Bantuan yang didistribusikan melalui 660 tangki air tersebut telah menjangkau 30.378 kepala keluarga atau sekitar 81.297 jiwa di 15 kabupaten sebagai upaya mempercepat penanganan krisis air bersih pada musim kemarau 2026.
Percepatan penanganan dampak kekeringan di Jawa Tengah dilakukan setelah wilayah-wilayah rawan dipetakan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Data tersebut dijadikan dasar dalam menentukan prioritas distribusi air bersih sehingga penanganan dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Sebanyak 16 daerah di Jawa Tengah hingga pertengahan Juli 2026 telah menetapkan status siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Semarang, Pemalang, Wonosobo, Purworejo, Wonogiri, serta Kota Salatiga dan Kota Tegal.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pemetaan wilayah terdampak telah diselesaikan oleh seluruh kepala daerah sehingga langkah penanganan dapat segera dijalankan sesuai kondisi di lapangan.
“Para bupati dan wali kota sudah membuat mapping. Sudah dipetakan mana daerah-daerah yang kekeringan,” ujar Ahmad Luthfi.
Menurutnya, hasil pemetaan tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan distribusi bantuan dan berbagai program penanganan kekeringan.
“Prinsipnya, bupati dan wali kota sudah punya data. Tinggal kita mengeksekusi kegiatannya,” katanya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, bantuan air bersih telah disalurkan ke Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang, dan Pemalang. Distribusi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan air bersih akibat musim kemarau.
Penanganan kekeringan dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten, BPBD, BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, serta BUMD Tirta Satria melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sinergi tersebut diarahkan untuk memastikan pasokan air bersih tetap tersedia bagi masyarakat yang terdampak.
Sebagai langkah antisipasi, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Antisipasi Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan serta Lahan telah diterbitkan sejak 9 Juni 2026. Melalui kebijakan tersebut, koordinasi antarpemerintah daerah diperkuat, kesiapsiagaan ditingkatkan, dan respons terhadap potensi bencana selama musim kemarau dipercepat.
Selain penanganan darurat melalui distribusi air bersih, strategi jangka menengah dan panjang juga terus diperkuat. Upaya tersebut dilakukan melalui pemeliharaan sumur bor komunal, peningkatan infrastruktur penyediaan air bersih, penguatan manajemen logistik, konservasi sumber daya air, serta edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan air secara hemat dan berkelanjutan.
Langkah terpadu tersebut diharapkan mampu menekan dampak kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah Jawa Tengah tetap dapat terpenuhi.(mus)
