Satpol PP Semarang Kejar 121 Juru Parkir Penunggak, Tunggakan PAD Tembus Rp280 Juta Terancam Dicabut

FOLKSTIME.ID – Upaya penyelamatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir terus dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Sebanyak 121 juru parkir yang tercatat menunggak setoran parkir dengan nilai mencapai Rp280 juta dipanggil secara bertahap oleh Satpol PP Kota Semarang untuk dimintai klarifikasi sekaligus membuat surat pernyataan kesanggupan melunasi tunggakan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil audit yang menemukan adanya tunggakan setoran parkir sejak tahun 2024 hingga 2025. Satpol PP ditugaskan membantu Dinas Perhubungan dalam proses penagihan agar potensi PAD yang belum masuk ke kas daerah dapat segera dipenuhi.

Pada Senin (20/7/2026), sebanyak 17 juru parkir yang bertugas di kawasan Jalan MT Haryono dan sekitarnya dijadwalkan hadir untuk klarifikasi. Namun, hanya sembilan orang yang memenuhi panggilan. Sisanya akan dipanggil kembali bersama juru parkir lain secara bergiliran.

121 Juru Parkir Dipanggil, Tunggakan PAD Jadi Temuan Audit

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, mengatakan besaran tunggakan setiap juru parkir berbeda-beda, mulai dari Rp600 ribu hingga Rp7 juta. Total tunggakan yang tercatat mencapai sekitar Rp280 juta.

“Nominal tunggakan beragam. Mulai dari Rp600.000 sampai Rp7.000.000,” ujarnya.

Menurutnya, penagihan dilakukan agar para juru parkir memenuhi kewajiban menyetorkan hasil parkir sesuai ketentuan dan tidak kembali menunggak pada masa mendatang.

“Jadi ada audit dari Inspektorat dan BPK soal tunggakan parkir. Kami membantu Dishub untuk penagihan,” kata Kusnandir.

Jalan Kalipancur Rusak Akibat Truk Material, DPU Semarang Percepat Perbaikan dengan Penguatan Struktur Jalan

Satpol PP Siapkan Sanksi hingga Rekomendasi Pencabutan Penugasan

Kusnandir menegaskan, pemerintah tidak hanya melakukan pembinaan, tetapi juga menyiapkan sanksi bagi juru parkir yang tetap mengabaikan kewajibannya setelah diberikan kesempatan menyelesaikan tunggakan.

“Kalau masih membandel, nanti kami rekomendasikan ke Dishub untuk pencabutan tugas juru parkir dan digantikan orang lain yang bisa lebih taat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh juru parkir segera menyetorkan hasil parkir setiap selesai bertugas sehingga tidak terjadi penumpukan tunggakan.

“Selesai bertugas, langsung setor ke rekening. Jangan ditunda. Kalau ditunda malah uangnya terpakai untuk keperluan lainnya,” tandasnya.

Juru Parkir Akui Pendapatan Menurun, Pilih Skema Pelunasan Bertahap

Salah seorang juru parkir, Robi Setiawan, mengaku memiliki tunggakan sebesar Rp5,7 juta yang berasal dari setoran parkir selama 2024 hingga 2025. Menurutnya, penurunan jumlah kendaraan yang parkir menjadi salah satu penyebab keterlambatan pembayaran.

“Tunggakannya karena sepi. Setoran per harinya kurang lebih Rp37.000. Sisanya untuk juru parkir. Kurang lebih sehari saya bawa Rp50.000,” ungkap Robi.

Ia menjelaskan sistem penyetoran selama ini dilakukan melalui aplikasi daring. Setelah dipanggil Satpol PP, dirinya menyatakan siap melunasi kewajiban melalui mekanisme perjanjian pembayaran sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

“Tadi sudah bikin perjanjian jatuh tempo,” ujarnya.

Dengan pemanggilan yang dilakukan secara bertahap terhadap seluruh juru parkir yang menunggak, Pemerintah Kota Semarang berharap tunggakan setoran parkir dapat segera diselesaikan sehingga potensi PAD dari sektor perparkiran dapat kembali optimal sekaligus meningkatkan kepatuhan para juru parkir terhadap kewajiban penyetoran.(tya)

@folkstime.id

FOLKSTIME.ID – Komisi D DPRD Kota Semarang mengapresiasi Sekolah Rakyat sebagai program yang membuka akses pendidikan gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu. Namun, DPRD menilai pendampingan psikologis bagi siswa yang tinggal di asrama perlu menjadi perhatian utama. Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, mengatakan masih ada siswa yang kesulitan beradaptasi dan menangis karena teringat keluarga di rumah. Karena itu, keberadaan psikolog serta guru asuh dinilai penting untuk mendukung kondisi mental siswa. Selain pendampingan psikis, DPRD juga mendorong penambahan guru, pengasuh asrama, dan sarana pembelajaran agar layanan pendidikan semakin optimal. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Kota Semarang, Ridho Irwanto, menyebut sekolah masih membutuhkan lima guru, yakni tiga guru SD, satu guru agama, dan satu guru seni. Kekurangan tersebut akan dibantu sementara oleh Dinas Pendidikan hingga guru PPPK dari kementerian mulai bertugas pada September mendatang. Untuk layanan kesehatan dan psikolog, sekolah telah bekerja sama dengan Puskesmas Rowosari dan Universitas Katolik Soegijapranata guna memastikan kebutuhan fisik maupun mental siswa tetap terlayani. #sekolahrakyat #prabowo #presiden #semarang #jateng

♬ suara asli – Folkstime.id – Folkstime.id