FOLKSTIME.ID – Komisi D DPRD Kota Semarang mengapresiasi operasional Sekolah Rakyat (SR) di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, usai dilakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serta kesiapan sarana dan prasarana sekolah, Kamis (16/7). Keberadaan Sekolah Rakyat dinilai menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan gratis bagi masyarakat.
Dalam sidak tersebut, sejumlah anggota Komisi D DPRD Kota Semarang meninjau ruang belajar, asrama, fasilitas penunjang hingga aktivitas para siswa selama mengikuti MPLS. Hasil pemantauan menunjukkan fasilitas Sekolah Rakyat telah tersedia dengan baik dan mendukung proses belajar mengajar bagi peserta didik dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
Program Sekolah Rakyat juga dinilai menghadirkan sistem pendidikan terpadu yang tidak hanya memberikan layanan pendidikan tanpa biaya, tetapi juga menyiapkan pembinaan karakter dan rencana pendampingan hingga lulus sekolah. Meski demikian, DPRD Kota Semarang masih menemukan sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama terkait kebutuhan tenaga pendidik, wali asuh, serta layanan psikolog bagi siswa yang tinggal di asrama.
Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat layak diapresiasi karena menjadi sekolah pertama dengan konsep tersebut di Kota Semarang. Menurutnya, program tersebut mencerminkan kehadiran negara dalam memberikan kesempatan pendidikan yang merata kepada masyarakat.
“Setelah kami melihat secara langsung ini perlu kami apresiasi bahwa pemerintah khususnya, di Kota Semarang sendiri juga pertama kali ada Sekolah Rakyat. Ini benar-benar mengentaskan bisa dikatakan buta huruf juga ya,” kata Mualim.
Ia menilai fasilitas yang disediakan telah memenuhi kebutuhan dasar peserta didik, mulai dari ruang kelas, asrama hingga pola pembelajaran yang diterapkan. Bahkan, suasana kebersamaan para siswa juga terlihat saat menjalani aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah.
“Cukup luar biasa. Fasilitasnya bagus, baik ruang kelas, asrama dan pembelajarannya. Kami juga melihat anak-anak makan, ada rasa kebersamaan,” ujarnya.
Meski memberikan apresiasi, Komisi D DPRD Kota Semarang menyampaikan sejumlah rekomendasi agar kualitas layanan Sekolah Rakyat semakin optimal. Salah satu yang menjadi perhatian ialah rasio jumlah guru dengan peserta didik yang dinilai belum ideal.
Saat ini, jumlah siswa mencapai 270 orang yang terdiri atas masing-masing 90 siswa pada jenjang SD, SMP dan SMA. Sementara tenaga pendidik yang tersedia baru sekitar 20 orang, termasuk keterbatasan jumlah wali asuh yang mendampingi siswa di asrama.
“Ini perlu ada penambahan. Kaitannya guru mungkin secepatnya yang diterima PPPK ini nanti ditempatkan di sini. Nah, itu paling tidak mengurangi (beban, red),” ujar Mualim.
Selain tenaga pendidik, DPRD juga mendorong agar kapasitas penerimaan peserta didik dapat diperluas sehingga lebih banyak masyarakat memperoleh manfaat dari program tersebut.
“Kemudian kami mengharapkan nanti dari Sekolah Rakyat ini semuanya yang daftar bisa tertampung. Jangan sampai hanya dibatasi,” tuturnya.(tya)
