Komisi D DPRD Kota Semarang menilai anggaran perbaikan sekolah di APBD masih minim. Meski jumlah sekolah rusak mulai berkurang, puluhan SD hingga SMP masih membutuhkan rehabilitasi, sementara dana DAK fisik sudah tidak lagi tersedia.
Pemerintah Kota Semarang akan mengintensifkan penagihan pajak tertunggak dengan melibatkan lurah dan camat setelah DPRD menyetujui Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Abrasi dan rob terus menggerus sawah produktif di Kecamatan Tugu, Kota Semarang. DPRD Kota Semarang mendesak pemerintah segera menyelamatkan lahan pertanian untuk mencegah alih fungsi lahan
Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah diusulkan masuk dalam RIPPARDA Kota Semarang 2026–2045 untuk memperkuat pengembangan destinasi, mendukung target Tahun Pariwisata dan Ekonomi 2027, serta mewujudkan Semarang sebagai destinasi wisata internasional 2045.