FOLKSTIME.ID – Kemiskinan mobilitas masih menjadi persoalan serius di kawasan perkotaan Indonesia karena akses menuju pusat pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan dinilai belum dapat dijangkau secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga berpenghasilan rendah harus menanggung biaya perjalanan yang tinggi dan kehilangan berbagai peluang ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 11,64 juta penduduk miskin berada di wilayah perkotaan atau sekitar 7,09 persen dari total penduduk miskin nasional. Angka tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses mobilitas yang dialami masyarakat.
Harga lahan dan biaya sewa hunian yang terus meningkat di pusat kota disebut telah mendorong banyak warga berpenghasilan rendah tinggal di kawasan pinggiran. Sementara itu, pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik masih terkonsentrasi di wilayah inti kota sehingga jarak tempuh menjadi semakin panjang.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyatakan kemiskinan mobilitas perlu dipahami sebagai bagian dari persoalan kemiskinan perkotaan yang bersifat struktural.
“Fenomena ini dikenal sebagai kemiskinan mobilitas atau mobility poverty, yakni kondisi ketika seseorang sebenarnya memiliki peluang ekonomi, tetapi tidak mampu menjangkaunya karena sistem transportasi yang tidak memadai,” kata Djoko.
Menurutnya, kota-kota di Indonesia masih belum sepenuhnya melihat kemiskinan dari sudut pandang akses transportasi dan mobilitas masyarakat.
“Selama transportasi publik belum menjadi tulang punggung perkotaan, maka kemiskinan akan terus diproduksi ulang oleh sistem kota itu sendiri,” ujarnya.
Kemiskinan Mobilitas Jadi Beban Tersembunyi
Keterbatasan layanan transportasi publik di kawasan pinggiran disebut telah menimbulkan beban tambahan bagi warga miskin kota. Tidak sedikit masyarakat yang harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk biaya transportasi harian.
“Banyak kawasan pinggiran belum terlayani transportasi publik yang memadai. Kalaupun tersedia, sering kali belum terintegrasi dan belum efisien,” ungkap Djoko.
Akibat kondisi tersebut, biaya mobilitas dinilai telah berubah menjadi semacam beban tersembunyi yang terus menggerus kemampuan ekonomi masyarakat.
“Sebagian warga akhirnya harus mengeluarkan porsi pendapatan yang besar hanya untuk transportasi. Sebagian lainnya memilih membeli kendaraan bermotor melalui kredit yang justru menambah beban ekonomi dalam jangka panjang,” katanya.
Selain persoalan biaya, sistem transportasi yang belum andal juga disebut menyebabkan hilangnya waktu produktif masyarakat setiap hari.
“Jam-jam produktif habis di perjalanan. Kesempatan untuk bekerja lebih banyak, meningkatkan keterampilan, atau beristirahat dengan layak menjadi berkurang. Dalam banyak kasus, keterlambatan akibat transportasi yang buruk bahkan bisa berujung pada hilangnya pekerjaan,” jelasnya.
Transportasi Publik Disebut Layanan Dasar
Djoko menegaskan bahwa kemiskinan perkotaan tidak lagi dapat dipahami hanya dari sisi pendapatan, melainkan juga harus dilihat dari kemampuan masyarakat dalam mengakses ruang dan kesempatan ekonomi.
“Ada dimensi yang lebih struktural, yaitu akses terhadap ruang dan kesempatan. Ketika akses itu tidak tersedia secara merata, ketimpangan akan terus terjadi,” tuturnya.
Karena itu, transportasi publik dinilai harus ditempatkan sebagai layanan dasar yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Selama transportasi publik tidak diperlakukan sebagai layanan dasar, ketimpangan akan terus melebar,” kata Djoko.
Ia mendorong agar kebijakan transportasi perkotaan diarahkan pada integrasi antarmoda, penerapan tarif tunggal, penguatan jaringan angkutan pengumpan, serta pengembangan kawasan berbasis transit atau Transit-Oriented Development (TOD).
“Transportasi publik bukan pelengkap kota, tetapi fondasi yang menentukan siapa yang bisa bergerak dan siapa yang tertinggal,” tegasnya.
Menurut Djoko, pembangunan transportasi publik yang dilakukan secara serius tidak hanya akan mengurangi kemacetan, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap kesempatan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Jika mobilitas dapat diakses secara adil, warga miskin tidak lagi terkunci oleh jarak. Kota juga tidak hanya menguntungkan mereka yang tinggal dekat dengan pusat ekonomi,” pungkasnya. (mus)
